Monday, April 22, 2013

Hajrianto : Money Politic di Pileg Sulit Terhapus

Wakil Ketua MPR RI Hajrianto Y Tohari mengakui masih adanya budaya politik uang dalam kampanye pemilihan legislatif 2009 lalu. Namun bukan untuk kepentingan pribadi melainkan dusun.

"Dalam praktek politik masyarakat transaksional masih terjadi secara faktual. Cara-cara seperti itu tidak benar, kita diwajibkan mendidik karena membantu bukan dalam rangka kampanye," kata Hajrianto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/4).

Menurut Hajrianto, politik uang bisa dihindari jika masyarakat menolak pemberian bantuan dalam rangka kampanye. Namun itu sulit karena, menurut Hajrianto, sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman politik terbatas.

"Ada yang bilang kalau tidak diberi uang ke TPS ya tidak usah ke TPS," katanya.

Hajrianto sendiri lebih suka memberikan pendidikan politik. Meski dengan begitu saja biaya kampanye 2009 lalu bisa menyentuh angka Rp1 miliar. Tapi ia mampu meraup 42 ribu lebih suara. Biaya ini dianggap standar.

"Dari Rp1 miliar, untuk Rp425 juta untuk mendirikan radio H, dan sisanya Rp575 juta untuk kampanye puter-puter ke dusun," kata politikus Partai Golkar dari daerah pemilihan Karang Anyar, Sragen dan Wonogiri ini.

Hajrinanto mengungkapkan masalahnya saat ini banyak caleg yang tidak punya bakat dan minat sebagai politikus, sehingga menempuh cara instan. Mereka juga dihantui ketakutan kalah. Jor-joran politik uang dilakukan caleg DPRD kabupaten.

"Kemudian banyak yang datang langsung memberikan bantuan. Datang bilang saya dengar membangun masjid dan balai desa, tapi kembali dengan cara kita. Kalau politikus instan akan menempuh cara instans," kata dia.

 

YOUR COMMENT